Feeds:
Pos
Komentar

1965:
1. Penculikan dan pembunuhan terhadap tujuh jendral Angkatan Darat.
2. Penangkapan, penahanan dan pembantaian massa pendukung dan mereka yang diduga sebagai pendukung Partai Komunis Indonesia. Aparat keamanan terlibat aktif maupun pasif dalam kejadian ini.

1966:
1. Penahanan dan pembunuhan tanpa pengadilan terhadap PKI terus berlangsung, banyak yang tidak terurus secara layak di penjara, termasuk mengalami siksaan dan intimidasi di penjara.
2. Dr Soumokil, mantan pemimpin Republik Maluku Selatan dieksekusi pada bulan Desember.
3. Sekolah- sekolah Cina di Indonesia ditutup pada bulan Desember.

1967:
1. Koran- koran berbahasa Cina ditutup oleh pemerintah.
2. April, gereja- gereja diserang di Aceh, berbarengan dengan demonstrasi anti Cina di Jakarta.
3. Kerusuhan anti Kristen di Ujung Pandang.

1969:
1. Tempat Pemanfaatan Pulau Buru dibuka, ribuan tahanan yang tidak diadili dikirim ke sana.
2. Operasi Trisula dilancarkan di Blitar Selatan.
3. Tidak menyeluruhnya proses referendum yang diadakan di Irian Barat, sehingga hasil akhir jajak pendapat yang mengatakan ingin bergabung dengan Indonesia belum mewakili suara seluruh rakyat Papua.
4. Dikembangkannya peraturan- peraturan yang membatasi dan mengawasi aktivitas politik, partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Di sisi lain, Golkar disebut- sebut bukan termasuk partai politik.

1970:
1. Pelarangan demo mahasiswa.
2. Peraturan bahwa Korpri harus loyal kepada Golkar.
3. Sukarno meninggal dalam ‘tahanan’ Orde Baru.
4. Larangan penyebaran ajaran Bung Karno.

1971:
1. Usaha peleburan partai- partai.
2. Intimidasi calon pemilih di Pemilu ’71 serta kampanye berat sebelah dari Golkar.
3. Pembangunan Taman Mini yang disertai penggusuran tanah tanpa ganti rugi yang layak.
4. Pemerkosaan Sum Kuning, penjual jamu di Yogyakarta oleh pemuda- pemuda yang di duga masih ada hubungan darah dengan Sultan Paku Alam, dimana yang kemudian diadili adalah Sum Kuning sendiri. Akhirnya Sum Kuning dibebaskan.

1972:
1. Kasus sengketa tanah di Gunung Balak dan Lampung.

1973:
1. Kerusuhan anti Cina meletus di Bandung.

1974:
1. Penahanan sejumlah mahasiswa dan masyarakat akibat demo anti Jepang yang meluas di Jakarta yang disertai oleh pembakaran- pembakaran pada peristiwa Malari. Sebelas pendemo terbunuh.
2. Pembredelan beberapa koran dan majalah, antara lain ‘Indonesia Raya’ pimpinan Muchtar Lubis.

1975:
1. Invansi tentara Indonesia ke Timor- Timur.
2. Kasus Balibo, terbunuhnya lima wartawan asing secara misterius.

1977:
1. Tuduhan subversi terhadap Suwito.
2. Kasus tanah Siria- ria.
3. Kasus Wasdri, seorang pengangkat barang di pasar, membawakan barang milik seorang hakim perempuan. Namun ia ditahan polisi karena meminta tambahan atas bayaran yang kurang dari si hakim.
4. Kasus subversi komando Jihad.

1978:
1. Pelarangan penggunaan karakter- karakter huruf Cina di setiap barang/ media cetak di Indonesia.
2. Pembungkaman gerakan mahasiswa yang menuntut koreksi atas berjalannya pemerintahan, beberapa mahasiswa ditahan, antara lain Heri Ahmadi.
3. Pembredelan tujuh suratkabar, antara lain Kompas, yang memberitakan peritiwa di atas.

1980:
1. Kerusuhan anti Cina di Solo selama tiga hari. Kekerasan menyebar ke Semarang, Pekalongan dan Kudus.
2. Penekanan terhadap para penandatangan Petisi 50. Bisnis dan kehidupan mereka dipersulit, dilarang ke luar negri.

1981:
1. Kasus Woyla, pembajakan pesawat garuda Indonesia oleh muslim radikal di Bangkok. Tujuh orang terbunuh dalam peristiwa ini.

1982:
1. Kasus Tanah Rawa Bilal.
2. Kasus Tanah Borobudur. Pengembangan obyek wisata Borobudur di Jawa Tengah memerlukan pembebasan tanah di sekitarnya. Namun penduduk tidak mendapat ganti rugi yang memadai.
3. Majalah Tempo dibredel selama dua bulan karena memberitakan insiden terbunuhnya tujuh orang pada peristiwa kampanye pemilu di Jakarta. Kampanye massa Golkar diserang oleh massa PPP, dimana militer turun tangan sehingga jatuh korban jiwa tadi.

1983:
1. Orang- orang sipil bertato yang diduga penjahat kambuhan ditemukan tertembak secara misterius di muka umum.
2. Pelanggaran gencatan senjata di Tim- tim oleh ABRI.

1984:
1. Berlanjutnya Pembunuhan Misterius di Indonesia.
2. Peristiwa pembantaian di Tanjung Priuk terjadi.
3. Tuduhan subversi terhadap Dharsono.
4. Pengeboman beberapa gereja di Jawa Timur.

1985:
1. Pengadilan terhadap aktivis- aktivis islam terjadi di berbagai tempat di pulau Jawa.
1986:
1. Pembunuhan terhadap peragawati Dietje di Kalibata. Pembunuhan diduga dilakukan oleh mereka yang memiliki akses senjata api dan berbau konspirasi kalangan elit.
2. Pengusiran, perampasan dan pemusnahan Becak dari Jakarta.
3. Kasus subversi terhadap Sanusi.
4. Ekskusi beberapa tahanan G30S/ PKI.

1989:
1. Kasus tanah Kedung Ombo.
2. Kasus tanah Cimacan, pembuatan lapangan golf.
3. Kasus tanah Kemayoran.
4. Kasus tanah Lampung, 100 orang tewas oleh ABRI. Peritiwa ini dikenal dengan dengan peristiwa Talang sari
5. Bentrokan antara aktivis islam dan aparat di Bima.
6. Badan Sensor Nasional dibentuk terhadap publikasi dan penerbitan buku. Anggotanya terdiri beberapa dari unsur intelijen dan ABRI.

1991:
1. Pembantaian di pemakaman Santa Cruz, Dili terjadi oleh ABRI terhadap pemuda- pemuda Timor yang mengikuti prosesi pemakaman rekannya. 200 orang meninggal.

1992:
1. Keluar Keppres tentang Monopoli perdagangan cengkeh oleh perusahaannya Tommy Suharto.
2. Penangkapan Xanana Gusmao.

1993
1. Pembunuhan terhadap seorang aktifis buruh perempuan, Marsinah. Tanggal 8 Mei 1993

1994:
1. Tempo, Editor dan Detik dibredel, diduga sehubungan dengan pemberitaan kapal perang bekas oleh Habibie.

1995:
1. Kasus Tanah Koja.
2. Kerusuhan di Flores.

1996:
1. Kerusuhan anti Kristen diTasikmalaya. Peristiwa ini dikenal dengan Kerusuhan Tasikmalaya. Peristiwa ini terjadi pada 26 Desember 1996
2. Kasus tanah Balongan.
3. Sengketa antara penduduk setempat dengan pabrik kertas Muara Enim mengenai pencemaran lingkungan.
4. Sengketa tanah Manis Mata.
5. Kasus waduk Nipah di madura, dimana korban jatuh karena ditembak aparat ketika mereka memprotes penggusuran tanah mereka.
6. Kasus penahanan dengan tuduhan subversi terhadap Sri Bintang Pamungkas berkaitan dengan demo di Dresden terhadap pak Harto yang berkunjung di sana.
7. Kerusuhan Situbondo, puluhan Gereja dibakar.
8. Penyerangan dan pembunuhan terhadap pendukung PDI pro Megawati pada tanggal 27 Juli.
9. Kerusuhan Sambas – Sangualedo. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 Desember 1996.

1997:
1. Kasus tanah Kemayoran.
2. Kasus pembantaian mereka yang diduga pelaku Dukun Santet di Jawa Timur.

1998:
1. Kerusuhan Mei di beberapa kota meletus, aparat keamanan bersikap pasif dan membiarkan. Ribuan jiwa meninggal, puluhan perempuan diperkosa dan harta benda hilang. Tanggal 13 – 15 Mei 1998.
2. Pembunuhan terhadap beberapa mahasiswa Trisakti di jakarta, dua hari sebelum kerusuhan Mei.
3. Pembunuhan terhadap beberapa mahasiswa dalam demonstrasi menentang Sidang Istimewa 1998. Peristiwa ini terjadi pada 13 – 14 November 1998 dan dikenal sebagai tragedi Semanggi I.

1999.
1. Pembantaian terhadap Tengku Bantaqiyah dan muridnya di Aceh. Peritiwa ini terjadi 24 Juli 1999
2. Pembumi hangusan kota Dili, Timor Timur oleh Militer indonesia dan Milisi pro integrasi. Peristiwa ini terjadi pada 24 Agustus 1999.
3. Pembunuhan terhadap seorang mahasiswa dan beberapa warga sipil dalam demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB). Peristiwa Ini terjadi pada 23 – 24 November 1999 dan dikenal sebagai peristiwa Semanggi II.
4. Penyerangan terhadap Rumah Sakit Jakarta oleh pihak keamanan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 Oktober 1999.

kejahatan ham

PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA

DUKUNGAN UNTUK PENEGAKKAN HUKUM DALAM KASUS POSO

Kasus Poso yang berlangsung hampir dua tahun sejak Desember 1998 dan terbagi atas tiga fase, masing-masing kerusuhan jilid I (25 – 29 Desember 1998) jilid II ( 17-21 April 2000) dan jilid III (16 Mei – 15 Juni 2000) serta telah menelan korban tewas hampir 300 jiwa, ratusan orang tak diketahui nasibnya, dan hampir 70.000 jiwa mengungsi adalah suatu tragedi kemanusiaan yang memilukan. Di saat bangsa Indonesia tengah menata diri untuk membentuk Indonesia baru yang lebih damai dan tenteram ternyata masih ada komponen bangsa yang bermain di air keruh, mengobarkan perpecahan, dan meluluhlantakkan nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini kita hormati bersama. Lebih dari itu, realitas konflik berupa pembantaian massal (massacre), penyiksaan, dan pelecehan seksual terhadap wanita adalah suatu pelanggaran HAM kelas berat dan kejahatan kemanusiaan (crime against humanity) yang bertentangan dengan instrumen HAM nasional maupun internasional manapun.

Pada konflik tersebut, hak manusia untuk hidup (right of live), untuk bebas dari rasa takut (freedom of fear), untuk bebas dari penyiksaan (conventian against torture), dan untuk bebas dari perbuatan yang tak bermartabat, seolah dilecehkan dan dinegasikan. Nafsu binatang dan kebengisan setan berganti menjadi tuhan-tuhan baru yang mesti diperturutkan segala kehendaknya.

Inisiatif aparat keamanan untuk menghentikan kekerasan dan meminimalisir konflik adalah upaya yang patut diacungi jempol. Tertangkapnya sejumlah komandan lapangan seperti Fabianus Tibo, Dominggus Soares, dan Marinus adalah bukti bahwa aparat cukup reaktif dalam menghentikan konflik.

Namun, yang perlu diingat, penangkapan dan penghentian kekerasan hanyalah satu fase saja dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Untuk dapat tegaknya hukum dan terlindunginya Hak Asasi Manusia, segala ikhtiar tersebut harus ditindaklanjuti dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan penghukuman yang intensif dan optimal untuk para pelaku kejahatan. Kemudian, untuk para saksi dan korban, mesti dijalankan mekanisme perlindungan saksi, perlindungan dan rehabilitasi korban.

Menanggapi masih minimnya ikhtiar untuk mengusut dan menyeret pelaku kejahatan Poso ke muka pengadilan, Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia menyatakan sebagai berikut:

  1. Mendukung segala ikhtiar aparat keamanan untuk menghentikan kekerasan dan meminimalisir konflik di Poso.
  2. Mendesak aparat penyelidik, baik polisi maupun polisi militer untuk meneruskan dan mengintensifkan penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka kasus kerusuhan Poso yang belum tertangkap. Tidak sekedar para komandan lapangan, namun para aktor intelektual yang masih bebas berkeliaran.
  3. Mendukung segala ikhtiar aparat keamanan dan aparat hukum untuk memproses dan menindaklanjuti pengusutan tersangka kasus kerusuhan Poso sampai ke tingkat pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).
  4. Mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang memiliki wewenang untuk menyelidiki pelanggaran HAM berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan KOMNAS HAM, untuk segera membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP HAM) untuk kasus Poso, tidak sekedar menjadi pengamat ataupun pemantau saja.
  5. Mendesak aparat hukum dan pemerintah setempat untuk meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan rehabilitasi terhadap korban, saksi, dan pengungsi dalam kerusuhan Poso.
  6. Mengingatkan seluruh aparat hukum, aparat pemerintah, dan segenap komponen bangsa untuk kembali konsisten pada penyelesaian hukum dalam setiap kejahatan dan pelanggaran HAM yang terjadi di tanah air Indonesia.

Kesaksian Mantan Dandim Dibantah

Sidang perdana kasus pembunuhan Man Robert dengan tersangka Serka Tengku Syahril dan Serka Efripen, digelar di Mahkamah Militer (Mahmil) 103 Sumbar, kemarin. Dalam sidang terbuka untuk umum di bawah pengawalan ketat Polisi Militer (PM) dari Detasemen Polisi Militer (Denpom) I/4 Bukit Barisan itu,Hakim dan Oditur Militer (Odmil) sempat membentak saksi, Pasi Intel Kodim 0309 Solok Letkol Urip Sudarsono.

“Macam apa kamu ini? Seorang Pasi intel tidak berani menentang perintah atasan yang jelas-jelas menyalahi aturan. Kamu kan tau, Dandim sedang emosi. Harusnya kamu bisa menjelaskan kepadanya bahwa mengamankan sipil adalah tugas Kepolisian, bukannya TNI atau menunggu hingga emosinya reda. Akibatnya, bukan hanya kamu, tapi anak buahmu yang menjalankan perintah juga jadi korban,” ujar kata Odmil Mayor CHK Ruslan seraya menunjuk-nunjuk ke arah Urip yang kala itu duduk di kursi saksi.

Urip hanya menjawab, “Siap, saya tidak berani menentang atasan,” katanya dengan gaya khas militer. Urip Sudarsono merupakan Pasi Intel yang ditelepon langsung Dandim 0309 Solok, Letkol Inf Untung Sunanto untuk menertibkan masyarakat sipil yang mengambil kutipan di jalan yang amblas dan rusak akibat gempa. Selanjutnya Urip memerintahkan 5 anggota intel yang merupakan anak buahnya untuk penertiban tersebut, hingga berakhir dengan kematian Man Robert. Bahkan tak berhenti di situ, Ruslan juga mempertanyakan mengapa sebagai Pasi Intel, Urip tidak mengetahui kematian Man Robert.

“Harusnya kamu sebagai komandan memberikan pengarahan kepada anak buahmu. Seusai melaksanakan tugas, kamu juga harus memeriksa jumlah peluru dari senjata anak buahmu. Apakah masih lengkap atau di gunakan. Selain itu, seorang Pasi Intel harusnya tau ada masyarakat sipil yang meninggal,” ujar Ruslan seakan-akan tidak percaya Urip tidak mengetahui peristiwa berdarah tersebut. Urip kembali hanya menjawab, “Siap, tidak!” Ruslan selanjutnya membentak, “Man Robert itu bukan pelaku kriminal yang tertangkap tangan, hingga TNI bisa menangkapnya begitu saja. Tapi ia membantu untuk mengatur lalu lintas. Kamu dengar tidak!” Persidangan sendiri harus diundur selama 30 menit, karena harus menunggu kedatangan Kasdam I Bukit Barisan, Brigjen TNI Murtama Dinata.

digiring PM: Terdakwa pembunuhan Man Robert, Serka Tengku Syahril digiring ke ruang sidang Mahkamah Militer 103, kemarin.

Sidang dipimpin hakim ketua Letkol CHK Hidayat Manau dan dibantu hakim anggota, Mayor CHK Puspa Hadi dan Mayor CHK Parman. Sedangkan yang bertindak sebagai penuntut umum adalah Mayor CHK Ruslan dan Kapten CHK Heri Winarto, dari Odmil. Dan penasehat hukum didatangkan dari Kundam I Bukit Barisan, Mayor CHK Zebua dan Kapten CHK Abdul Aziz. Sidang diawali dengan mengadirkan kedua terdakwa dan pembacaan dakwaan. Persidangan hingga pukul 18.00 WIB ini, menghadirkan saksi pertama, mantan Dandim Solok, Letkol Inf Untung Sunanto, dan sopir mobil patroli Kodim dengan nomor registrasi (noreg) 7264-I, Mardi. Sesudah rehat siang, pukul 15.00, diperiksa Pasi Minlog, Kapten Inf Togar Harahap dan terakhir Pasi Intel Kodim 0309 Solok, Letkol Urip Sudarsono.

Dua terdakwa, Serka Tengku Syahril dan Serka Efripen menerima dakwaan yang dibacakan Odmil. Kesaksian mantan Dandim Solok, bahwa dirinya hanya menyuruh anggota Kodim untuk menertibkan kutipan tanpa keterangan lain, dibantah Serka Tengku Syahril. Ia menyatakan bahwa saat itu dirinya diberitakan bahwa Untung beserta keluarganya dalam bahaya karena diancam masyarakat sipil di jalan yang rusak tersebut.

Tengku Sahril da Efripen didakwa dengan dakwaan primair, yakni pasal 338 KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan dakwaan subsidair, yakni pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 5 tahun penjara.

Tersangka Dapat Diberhentikan

Seusai menghadiri sidang perdana kasus Man Robert di Mahkamah Militer I-03 Padang siang kemarin, Kasdam I/Bukit Barisan, Brigjen TNI Aryono Murtamadinata kepada wartawan menegaskan, di negara hukum seperti NKRI semua orang sama di mata hukum dan tidak ada yang kebal hukum. Dalam hal ini pihaknya tidak akan pernah mengintervensi pengadilan, biarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. “Kita tidak akan mengintervensi pengadilan, biarkan proses hukum berjalan. Siapa pun dia, di negara hukum tidak ada yang kebal hukum,” tegas Jenderal Bintang Satu dari Medan itu. Berdasarkan dakwaan yang dibacakan Odmil, kematian Man Robert berawal terjadi saat mantan Dandim Solok, Letkol Inf Untung Sunanto, pulang dari Pekanbaru bersama keluarganya dan melewati jalan yang rusak akibat gempa, sekitar pukul 19.45 WIB, Minggu (20/5).

Saat jalan antri, mobil yang ditumpangi Untung digedor 2 kali oleh sekelompok pemuda yang tidak dikenal identitasnya. Bukan hanya dirinya, tapi istrinya dan anaknya juga terkejut, hingga Untung langsung keluar mobil. Walaupun tidak berpakaian militer tapi Untung menjelaskan bahwa ia adalah Dandim Solok. Merasa kurang senang, Untung menelpon Pasi Intel, Kapten Inf Urip Sudarsono. Selanjutnya Urip menugaskan 5 anggota intel, Serka Tengku Syahril, Serka Efripen, Serma Ali Gusti Harahap, Serma Rinaldi, Serma Zudiar untuk menertibkan pemuda tersebut. (cr1/ted)

Sumber: Padang Ekspres, 15 Agustus 2007

Dewan HAM PBB: Israel Penjahat Perang

Kekejaman Israel

Navi Pillay, salah satu komisioner Dewan HAM PBB meminta agar segera dibentuk tin penyelidik independen terhadap Israel, atas dugaan Israel telah melakukan kejahatan perang dalam agresi militernya ke Jalur Gaza. Secara khusus, Navi menyebutkan kasus pembantaian yang dilakukan pasukan Zionis terhadap 30 warga sipil Palestina dalam sebuah rumah di Gaza Tengah.“Saya sangat peduli dengan pelanggaran-pelanggaran hukum internasional. Insiden-insiden semacam ini, harus diselidiki karena menunjukkan beberapa elemen kejahatan perang,” kata Pillay.

Ia melanjutkan, “Pasukan militer punya tanggung jawab internasional dalam posisi mereka, yaitu melindungi warga sipil dan bukannya membunuh warga sipil. Tentara-tentara itu juga punya tanggung jawab untuk menolong warga sipil yang luka-luka.”

“Dalam kasus ini, anak-anak dalam kondisi tak berdaya dan ada tentara di dekat mereka,” sambung Pillay.

Pillay menyerukan investigasi terhadap agresi Israel ke Jalur Gaza dalam sidang khusus Dewan HAM PBB yang membahas krisis Gaza. Dalam pidatonya, ia mengatakan bahwa Israel harus dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional yang dilakukannya.

Pillay juga menegaskan, melihat banyaknya korban di kalangan sipil terutama anak-anak, serangan Israel ke Jalur Gaza sama sekali tidak bisa diterima. Belum ada keputusan apakah Dewan HAM PBB akan melakukan penyelidikan itu dan menyeret Israel ke pengadilan HAM internasional. (eramuslim.com)

kejahatan ham

PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA

DUKUNGAN UNTUK PENEGAKKAN HUKUM DALAM KASUS POSO

Kasus Poso yang berlangsung hampir dua tahun sejak Desember 1998 dan terbagi atas tiga fase, masing-masing kerusuhan jilid I (25 – 29 Desember 1998) jilid II ( 17-21 April 2000) dan jilid III (16 Mei – 15 Juni 2000) serta telah menelan korban tewas hampir 300 jiwa, ratusan orang tak diketahui nasibnya, dan hampir 70.000 jiwa mengungsi adalah suatu tragedi kemanusiaan yang memilukan. Di saat bangsa Indonesia tengah menata diri untuk membentuk Indonesia baru yang lebih damai dan tenteram ternyata masih ada komponen bangsa yang bermain di air keruh, mengobarkan perpecahan, dan meluluhlantakkan nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini kita hormati bersama. Lebih dari itu, realitas konflik berupa pembantaian massal (massacre), penyiksaan, dan pelecehan seksual terhadap wanita adalah suatu pelanggaran HAM kelas berat dan kejahatan kemanusiaan (crime against humanity) yang bertentangan dengan instrumen HAM nasional maupun internasional manapun.

Pada konflik tersebut, hak manusia untuk hidup (right of live), untuk bebas dari rasa takut (freedom of fear), untuk bebas dari penyiksaan (conventian against torture), dan untuk bebas dari perbuatan yang tak bermartabat, seolah dilecehkan dan dinegasikan. Nafsu binatang dan kebengisan setan berganti menjadi tuhan-tuhan baru yang mesti diperturutkan segala kehendaknya.

Inisiatif aparat keamanan untuk menghentikan kekerasan dan meminimalisir konflik adalah upaya yang patut diacungi jempol. Tertangkapnya sejumlah komandan lapangan seperti Fabianus Tibo, Dominggus Soares, dan Marinus adalah bukti bahwa aparat cukup reaktif dalam menghentikan konflik.

Namun, yang perlu diingat, penangkapan dan penghentian kekerasan hanyalah satu fase saja dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Untuk dapat tegaknya hukum dan terlindunginya Hak Asasi Manusia, segala ikhtiar tersebut harus ditindaklanjuti dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan penghukuman yang intensif dan optimal untuk para pelaku kejahatan. Kemudian, untuk para saksi dan korban, mesti dijalankan mekanisme perlindungan saksi, perlindungan dan rehabilitasi korban.

Menanggapi masih minimnya ikhtiar untuk mengusut dan menyeret pelaku kejahatan Poso ke muka pengadilan, Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia menyatakan sebagai berikut:

  1. Mendukung segala ikhtiar aparat keamanan untuk menghentikan kekerasan dan meminimalisir konflik di Poso.
  2. Mendesak aparat penyelidik, baik polisi maupun polisi militer untuk meneruskan dan mengintensifkan penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka kasus kerusuhan Poso yang belum tertangkap. Tidak sekedar para komandan lapangan, namun para aktor intelektual yang masih bebas berkeliaran.
  3. Mendukung segala ikhtiar aparat keamanan dan aparat hukum untuk memproses dan menindaklanjuti pengusutan tersangka kasus kerusuhan Poso sampai ke tingkat pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).
  4. Mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang memiliki wewenang untuk menyelidiki pelanggaran HAM berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan KOMNAS HAM, untuk segera membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP HAM) untuk kasus Poso, tidak sekedar menjadi pengamat ataupun pemantau saja.
  5. Mendesak aparat hukum dan pemerintah setempat untuk meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan rehabilitasi terhadap korban, saksi, dan pengungsi dalam kerusuhan Poso.
  6. Mengingatkan seluruh aparat hukum, aparat pemerintah, dan segenap komponen bangsa untuk kembali konsisten pada penyelesaian hukum dalam setiap kejahatan dan pelanggaran HAM yang terjadi di tanah air Indonesia.

Kesaksian Mantan Dandim Dibantah

Sidang perdana kasus pembunuhan Man Robert dengan tersangka Serka Tengku Syahril dan Serka Efripen, digelar di Mahkamah Militer (Mahmil) 103 Sumbar, kemarin. Dalam sidang terbuka untuk umum di bawah pengawalan ketat Polisi Militer (PM) dari Detasemen Polisi Militer (Denpom) I/4 Bukit Barisan itu,Hakim dan Oditur Militer (Odmil) sempat membentak saksi, Pasi Intel Kodim 0309 Solok Letkol Urip Sudarsono.

“Macam apa kamu ini? Seorang Pasi intel tidak berani menentang perintah atasan yang jelas-jelas menyalahi aturan. Kamu kan tau, Dandim sedang emosi. Harusnya kamu bisa menjelaskan kepadanya bahwa mengamankan sipil adalah tugas Kepolisian, bukannya TNI atau menunggu hingga emosinya reda. Akibatnya, bukan hanya kamu, tapi anak buahmu yang menjalankan perintah juga jadi korban,” ujar kata Odmil Mayor CHK Ruslan seraya menunjuk-nunjuk ke arah Urip yang kala itu duduk di kursi saksi.

Urip hanya menjawab, “Siap, saya tidak berani menentang atasan,” katanya dengan gaya khas militer. Urip Sudarsono merupakan Pasi Intel yang ditelepon langsung Dandim 0309 Solok, Letkol Inf Untung Sunanto untuk menertibkan masyarakat sipil yang mengambil kutipan di jalan yang amblas dan rusak akibat gempa. Selanjutnya Urip memerintahkan 5 anggota intel yang merupakan anak buahnya untuk penertiban tersebut, hingga berakhir dengan kematian Man Robert. Bahkan tak berhenti di situ, Ruslan juga mempertanyakan mengapa sebagai Pasi Intel, Urip tidak mengetahui kematian Man Robert.

“Harusnya kamu sebagai komandan memberikan pengarahan kepada anak buahmu. Seusai melaksanakan tugas, kamu juga harus memeriksa jumlah peluru dari senjata anak buahmu. Apakah masih lengkap atau di gunakan. Selain itu, seorang Pasi Intel harusnya tau ada masyarakat sipil yang meninggal,” ujar Ruslan seakan-akan tidak percaya Urip tidak mengetahui peristiwa berdarah tersebut. Urip kembali hanya menjawab, “Siap, tidak!” Ruslan selanjutnya membentak, “Man Robert itu bukan pelaku kriminal yang tertangkap tangan, hingga TNI bisa menangkapnya begitu saja. Tapi ia membantu untuk mengatur lalu lintas. Kamu dengar tidak!” Persidangan sendiri harus diundur selama 30 menit, karena harus menunggu kedatangan Kasdam I Bukit Barisan, Brigjen TNI Murtama Dinata.

digiring PM: Terdakwa pembunuhan Man Robert, Serka Tengku Syahril digiring ke ruang sidang Mahkamah Militer 103, kemarin.

Sidang dipimpin hakim ketua Letkol CHK Hidayat Manau dan dibantu hakim anggota, Mayor CHK Puspa Hadi dan Mayor CHK Parman. Sedangkan yang bertindak sebagai penuntut umum adalah Mayor CHK Ruslan dan Kapten CHK Heri Winarto, dari Odmil. Dan penasehat hukum didatangkan dari Kundam I Bukit Barisan, Mayor CHK Zebua dan Kapten CHK Abdul Aziz. Sidang diawali dengan mengadirkan kedua terdakwa dan pembacaan dakwaan. Persidangan hingga pukul 18.00 WIB ini, menghadirkan saksi pertama, mantan Dandim Solok, Letkol Inf Untung Sunanto, dan sopir mobil patroli Kodim dengan nomor registrasi (noreg) 7264-I, Mardi. Sesudah rehat siang, pukul 15.00, diperiksa Pasi Minlog, Kapten Inf Togar Harahap dan terakhir Pasi Intel Kodim 0309 Solok, Letkol Urip Sudarsono.

Dua terdakwa, Serka Tengku Syahril dan Serka Efripen menerima dakwaan yang dibacakan Odmil. Kesaksian mantan Dandim Solok, bahwa dirinya hanya menyuruh anggota Kodim untuk menertibkan kutipan tanpa keterangan lain, dibantah Serka Tengku Syahril. Ia menyatakan bahwa saat itu dirinya diberitakan bahwa Untung beserta keluarganya dalam bahaya karena diancam masyarakat sipil di jalan yang rusak tersebut.

Tengku Sahril da Efripen didakwa dengan dakwaan primair, yakni pasal 338 KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan dakwaan subsidair, yakni pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 5 tahun penjara.

Tersangka Dapat Diberhentikan

Seusai menghadiri sidang perdana kasus Man Robert di Mahkamah Militer I-03 Padang siang kemarin, Kasdam I/Bukit Barisan, Brigjen TNI Aryono Murtamadinata kepada wartawan menegaskan, di negara hukum seperti NKRI semua orang sama di mata hukum dan tidak ada yang kebal hukum. Dalam hal ini pihaknya tidak akan pernah mengintervensi pengadilan, biarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. “Kita tidak akan mengintervensi pengadilan, biarkan proses hukum berjalan. Siapa pun dia, di negara hukum tidak ada yang kebal hukum,” tegas Jenderal Bintang Satu dari Medan itu. Berdasarkan dakwaan yang dibacakan Odmil, kematian Man Robert berawal terjadi saat mantan Dandim Solok, Letkol Inf Untung Sunanto, pulang dari Pekanbaru bersama keluarganya dan melewati jalan yang rusak akibat gempa, sekitar pukul 19.45 WIB, Minggu (20/5).

Saat jalan antri, mobil yang ditumpangi Untung digedor 2 kali oleh sekelompok pemuda yang tidak dikenal identitasnya. Bukan hanya dirinya, tapi istrinya dan anaknya juga terkejut, hingga Untung langsung keluar mobil. Walaupun tidak berpakaian militer tapi Untung menjelaskan bahwa ia adalah Dandim Solok. Merasa kurang senang, Untung menelpon Pasi Intel, Kapten Inf Urip Sudarsono. Selanjutnya Urip menugaskan 5 anggota intel, Serka Tengku Syahril, Serka Efripen, Serma Ali Gusti Harahap, Serma Rinaldi, Serma Zudiar untuk menertibkan pemuda tersebut. (cr1/ted)

Sumber: Padang Ekspres, 15 Agustus 2007

Dewan HAM PBB: Israel Penjahat Perang

Kekejaman Israel

Navi Pillay, salah satu komisioner Dewan HAM PBB meminta agar segera dibentuk tin penyelidik independen terhadap Israel, atas dugaan Israel telah melakukan kejahatan perang dalam agresi militernya ke Jalur Gaza. Secara khusus, Navi menyebutkan kasus pembantaian yang dilakukan pasukan Zionis terhadap 30 warga sipil Palestina dalam sebuah rumah di Gaza Tengah.“Saya sangat peduli dengan pelanggaran-pelanggaran hukum internasional. Insiden-insiden semacam ini, harus diselidiki karena menunjukkan beberapa elemen kejahatan perang,” kata Pillay.

Ia melanjutkan, “Pasukan militer punya tanggung jawab internasional dalam posisi mereka, yaitu melindungi warga sipil dan bukannya membunuh warga sipil. Tentara-tentara itu juga punya tanggung jawab untuk menolong warga sipil yang luka-luka.”

“Dalam kasus ini, anak-anak dalam kondisi tak berdaya dan ada tentara di dekat mereka,” sambung Pillay.

Pillay menyerukan investigasi terhadap agresi Israel ke Jalur Gaza dalam sidang khusus Dewan HAM PBB yang membahas krisis Gaza. Dalam pidatonya, ia mengatakan bahwa Israel harus dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional yang dilakukannya.

Pillay juga menegaskan, melihat banyaknya korban di kalangan sipil terutama anak-anak, serangan Israel ke Jalur Gaza sama sekali tidak bisa diterima. Belum ada keputusan apakah Dewan HAM PBB akan melakukan penyelidikan itu dan menyeret Israel ke pengadilan HAM internasional. (eramuslim.com)

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!